Posted on Leave a comment

ATC Menyelenggarakan IR CLINIC Hubungan Kerja dan Alih Daya PKWT & PKWTT

PKWT

Jakarta, Apindo Training Center – Apindo Training Center kembali menyelenggarakan IR CLINIC Hubungan Kerja & Alih Daya pada tanggal 4 Juli 2023 yang mengangkat tema Hubungan Kerja (PKWT & PKWTT) dan Alih Daya Sesuai Dengan UU No.6 Tahun 2023.

Materi IR CLINIC ini disampaikan oleh Ibu Myra M. Hanartani, mantan Dirjen PHI Kementerian Ketenagara Kerjaan Republik Indonesia. Selain aktif di bidang ketenagakerjaan DPN Apindo, beliau juga turut berkecimpung didalam pembuatan regulasi pemerintah seperti di Bappenas.

Kegiatan ini memiliki 3 topik pembahasan utama. Yang pertama membahas tentang peraturan pemerintah terbaru mengenai PKWT&PKWTT serta alih daya sesuai dengan  UU No.6 tahun 2023. Lalu yang kedua, membahas mengenai kompensasi terhadap pekerja PKWT sesuai dengan peraturan UU No.6 tahun 2023. Pembahasan selanjutnya menjelaskan mengenai pembatasan jumlah jenis pekerjaan yang dapat di outsource.

Baca juga: Apindo Training Center Menyelenggarakan IR Clinic Perjanjian Kerja Bersama Batch 2

Diikuti oleh pelaku HR-IR dari berbagai perusahaan dan jabatan yang beragam, kegiatan IR CLINIC berjalan sangat baik. Para peserta cukup antusias dalam bertanya serta memberikan saran saat berjalannya kegiatan. Beberapa dari peserta juga memberikan pemaparan dalam bentuk presentasi serta bagaimana keterkaitannya dalam topik utama PKWT dan PKWTT.

Melalui kegiatan IR CLINIC ini, peserta diharapkan dapat mengetahui peraturan pemerintah mengenai PKWT&PKWTT dengan UU No.6 tahun 2023. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat bagi peserta dalam mengambil kebijakan perusahaan terkait karyawan PKWT&PKWTT sesuai UU No.6 tahun 2023 serta bagaimana kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang memiliki status tersebut.

Posted on Leave a comment

Apindo Training Center Bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sukses Menyelenggarakan IRCP Batch ke-36

Jakarta, Apindo Training Center – Apindo Training Center Bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia melaksanakan kegiatan Industrial Relations Certification Program (IRCP) yang diadakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan ini telah memasuki ke batch-36 yang dimulai pada Senin, 19 Juni sampai Jumat, 23 Juni 2023.

Kegiatan sertifikasi ini diikuti oleh para pelaku HR-IR yang berasal dari berbagai macam perusahaan dan industri. Dengan mengikuti program IRCP, peserta diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai Hubungan Industrial sesuai dengan Peraturan Pemerintah (UU Ciptaker) yang berlaku.

Program IRCP batch 36 ini diawali dengan sesi Pre-Test sebelum dimulainya kegiatan. Lalu selanjutnya akan diikuti oleh beberapa topik utama yang dibawakan beberapa narasumber.

Baca juga: ATC Menggelar Bimtek dan Sertifikasi Hubungan Industrial Pada 5-6 Juli 2023

Di hari pertama, topik yang dibawakan ialah Perjanjian Kerja Bersama dan JAMSOS & JKP. Lalu di hari kedua dilanjutkan dengan Hubungan Kerja, PKWT & Alih Daya dan Pengupahan. Lalu di hari ketiga Waktu Kerja Waktu Istirahat (WKWI), Tenaga Kerja Asing (TKA), dan LKS BIPARTIT & Social Dialog.

Di hari yang keempat dilanjutkan dengan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja Dan Pesangon. Lalu di hari jumat diakhiri dengan Post-Test dan ujian.

Salah satu peserta di IRCP batch-36, MHD Agus Salim Kaban, menjelaskan bahwa program IRCP ini bermanfaat bagi peserta khususnya dalam memberikan preferensi atau saran terhadap perusahaan.

“Dengan adanya pelatihan atau sertifikasi ini, ya lebih punya dasar atau preferensi dalam menyampaikan sesuatu” ujar MHD Agus Salim Kaban.

Posted on Leave a comment

Gelar Munas ke-11, Shinta W Kamdani terpilih sebagai Ketua Umum APINDO

Jakarta, Apindo Training Center – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kembali menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-11 pada tanggal 14 dan 15 Juni 2023 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. MUNAS yang bertemakan “Pengusaha Bersatu, Indonesia Maju” ini menetapkan Shinta W Kamdani sebagai Ketua Umum DPN APINDO periode 2023-2028 secara aklamasi.

Penetapan Shinta W Kamdani sebagai Ketua Umum APINDO ini juga menjadikan ia sebagai ketua perempuan pertama di organisasi yang sudah berdiri selama 71 tahun.

“Saya merasa terhormat dengan terpilih sebagai ketua umum perempuan pertama di organisasi yang sudah berusia 71 tahun ini. Amanah ini bagi saya adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar,” ujar Shinta seperti dikutip dari detik.com, Kamis (15/6).

Baca juga: Breaking, Shinta Kamdani Bos Perempuan Pertama Apindo

Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum APINDO periode 2018-2023 juga memiliki harapan atas terpilihnya Shinta melihat program kerja yang diusung Shinta sejalan dengan konteks nasional dan memiliki potensi membawa APINDO berperan lebih besar lagi.

Selain menetapkan Shinta W Kamdani sebagai Ketua Umum yang baru, MUNAS XI APINDO juga menetapkan Sofjan Wanandi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan periode 2023-2028.

 

7 PROGRAM KERJA DAN 4 PROGRAM UNGGULAN

Sebagai Ketua Umum APINDO yang baru, Shinta telah menyusun sejumlah program kerja beserta program unggulan yang berfokus pada isu roadmap perekonomian, pengarusutamaan sertifikasi HR-IR, UMKM Merdeka, serta pengentasan stunting.

Program kerja yang ia bawakan berfokus pada memperkuat lapangan kerja, memberdayakan pelaku usaha, terutama UMKM, menjaga dan meningkatkan investasi, mendukung kebijakan strategi nasional, memperkuat organisasi, memperkuat kemandirian Apindo untuk mendorong kepentingan nasional, dan memperluas jaringan dengan pemangku kepentingan.

Lalu untuk program unggulan, Shinta memulai dari Roadmap perekonomian APINDO 2024-2029 yang melanjutkan serta menyempurnakan rekomendasi kebijakan pada periode sebelumnya.

Baca juga: Dihadiri Presiden RI, Simak Poin Penting Pengukuhan Pengurus Apindo 2023-2028

Ia menjelaskan bahwa Roadmap APINDO dapat menjadi acuan pelaksanaan ekonomi APINDO serta sebagai sarana yang efektif untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Lalu, program unggulan UMKM Merdeka yang berfokus pada pendampingan para wirausaha untuk dapat meningkatkan kapabilitas UMKM serta mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia karir.

yang ketiga, APINDO akan mengalokasikan sumber daya guna mengentas stunting. Upaya ini dilakukan untuk mencegah ancaman bonus demografi yang dapat berpengaruh pada pencapaian visi Indonesia emas 2045.

Dan yang terakhir, pengarusutamaan sertifikasi HR-IR dengan tujuan menjamin kompetensi tenaga kerja di bidang manajemen sumber daya manusia serta mengurangi risiko yang ada dalam hubungan industrial.

 

DELAPAN BUTIR REKOMENDASI KEBIJAKAN

Munas XI APINDO juga menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah.

APINDO memandang kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam 8 (delapan) aspek sebagai hal yang penting untuk mencapai kemajuan Indonesia.

Delapan butir rekomendasi kebijakan tersebut antara lain Optimalisasi Modalitas Ekonomi, Kesamaan Pandang Tentang Tantangan Ekonomi Global, SDM Berkualitas dan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Konsisten, dan Ekonomi Inklusif dan Inovatif untuk Bisnis Berkelanjutan.

Berikutnya, Kebijakan Perdagangan Internasional yang Adil, Roadmap Realistis Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan, Sinergi Dunia Usaha-Pemerintah- Perguruan Tinggi Membangun UKM Naik Kelas. serta Penguatan Kohesi Sosial dalam Pesta Demokrasi Berkualitas.

Posted on Leave a comment

Kalbe Edukasi Pengaruh Penyebaran Covid-19 Terhadap Pengendalian Manajemen K3 Pada Saat PPKM Darurat

Jakarta, 21 Juli 2020, PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) berkolaborasi dengan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Apindo Training Center (PT Pusat Studi Apindo) yang didukung oleh pemerintah dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan menyelenggarakan edukasi Industrial Relation Innovation Insight dalam bentuk webinar bertema “Update Varian COVID-19 & Vaksinasi serta Pengendalian Manajemen K3 pada saat Pemberlakuan PPKM Darurat” dengan narasumber dr. Muhammad Syahril Mansyur Sp.P, MPH – Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Jakarta & Plt Dirut RS Persahabatan Jakarta, dr. Esther Kristiningrum – Medical Senior Manager PT Kalbe Farma Tbk., dr. Rima Melati, MKK, SpAk, SpOk – Anggota Komite K-3 Apindo, Iftida Yasar, S.H., M.Psi – Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Subchan Gatot – Dewan Pengawan BPJS Ketenagakerjaan dengan moderator Dr. Soeprayitno, MBA.,MSc. – Direktur PT. Pusat Studi Apindo (ATC).

https://pressrelease.kontan.co.id/release/kalbe-edukasi-pengaruh-penyebaran-covid-19-terhadap-pengendalian-manajemen-k3-pada-saat-ppkm-darurat?page=all